Periksa Nama Domain Anda

Cek Nama Domain ?

Selamat Datang di Website Yuda
image

Yudaningsih

081 322 405 399


Perumahan Griya Mandala Permai Blok D No. 7, RT.01 RW.13, Panyandaan, Mandala Mekar Bandung 40194.

Sejarah dan Metodologi Ijtihad

image

Sejarah Ijtihad

Periodisasi menurut az-Zarqa adalah sebagai berikut:

1.       Periode risalah . Periode ini dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi SAW (11 H./632 M.). Pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Pengertian fiqh pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulang kepada Rasulullah SAW. Periode awal ini juga dapat dibagi menjadi periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, risalah Nabi SAW lebih banyak tertuju pada masalah aqidah. Ayat hukum yang turun pada periode ini tidak banyak jumlahnya, dan itu pun masih dalam rangkaian mewujudkan revolusi aqidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah SWT semata. Pada periode Madinah, ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap. Pada masa ini seluruh persoalan hukum diturunkan Allah SWT, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Oleh karenanya, periode Madinah ini disebut juga oleh ulama fiqh sebagai periode revolusi sosial dan politik.

2. Periode al-Khulafaur Rasyidun . Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M. Sumber fiqh pada periode ini, disamping Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam nash . Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin al-Khattab menjadi khalifah (13 H./634 M.), ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing. Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang ditaklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki budaya, tradisi, situasi dan komdisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoalan baru tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru itu, para sahabat pertama kali merujuk pada Al-Qur'an. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi SAW. Namun jika dalam sunnah Rasulullah SAW tidak dijumpai pula jawabannya, mereka melakukan ijtihad.

3. Periode awal pertumbuahan fiqh . Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 H. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa al-Khulafaur Rasyidun (terutama sejak Usman bin Affan menduduki jabatan Khalifah, 33 H./644 M.), munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut.
Di irak, Ibnu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya di sana. Dalam hal ini sistem sosial masyarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat Hedzjaz atau Hijaz nalarmadrasah atau aliran ra'yu (akal) (Ahlulhadits dan Ahlurra'yi). (Makkah dan Madinah). Saat itu, di irak telah terjadi pembauran etnik Arab dengan etnik Persia, sementara masyarakat di Hedzjaz lebih bersifat homogen. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas'ud mengikuti pola yang telah di tempuh umar bin al-Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan makna harfiah teks-teks suci. Sikap ini diambil umar bin al-Khattab dan Ibnu Mas'ud karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan saat teks suci diturunkan. Atas dasar ini, penggunaan (analisis) dalam berijtihad lebih dominan. Dari perkembangan ini muncul

4. Periode keemasan . Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 H. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode Kemajuan Islam Pertama (700-1000). Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi dikalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya. 
Dinasti Abbasiyah (132 H./750 M.-656 H./1258 M.) yang naik ke panggung pemerintahan menggantikan Dinasti Umayyah memiliki tradisi keilmuan yang kuat, sehingga perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap berbagai bidang ilmu sangat besar. Para penguasa awal Dinasti Abbasiyah sangat mendorong fuqaha untuk melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fiqh guna menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks.

Periode keemasan ini juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fiqh dan usul fiqh. Diantara kitab fiqh yang paling awal disusun pada periode ini adalah al-Muwaththa' oleh Imam Malik, al-Umm oleh Imam asy-Syafi'i, dan Zahir ar-Riwayah dan an-Nawadir oleh Imam asy-Syaibani. Kitab usul fiqh pertama yang muncul pada periode ini adalah ar-Risalah oleh Imam asy-Syafi'i. Teori usul fiqh dalam masing-masing mazhab pun bermunculan, seperti teori kias , istihsan , dan al-maslahah al-mursalah . 

5. Periode tahrir, takhrij dan tarjih dalam mazhab fiqh .   Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H. Yang dimaksudkan dengan tahrir, takhrij, dan tarjih adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas dan mengulas pendapat para imam mereka. Periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad dikalangan ulama fiqh. Ulama fiqh lebih banyak berpegang pada hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh imam mazhab mereka masing-masing, sehingga mujtahid mustaqill (mujtahid mandiri) tidak ada lagi. Sekalipun ada ulama fiqh yang berijtihad, maka ijtihadnya tidak terlepas dari prinsip mazhab yang mereka anut. Sekalipun ada upaya ijtihad yang dilakukan ketika itu, namun lebih banyak berbentuk tarjih (menguatkan) pendapat yang ada dalam mazhab masing-masing. Akibat lain dari perkembangan ini adalah semakin banyak buku yang bersifat sebagai komentar, penjelasan dan ulasan terhadap buku yang ditulis sebelumnya dalam masing-masing mazhab.  

6. Periode kemunduran fiqh . Masa ini dimulai  pada pertengahan abad ke-7 H. sampai munculnya Majalah al-Ahkam al- 'Adliyyah (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada 26 Sya'ban l293. Perkembangan fiqh pada periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan fiqh yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Periode ini dalam sejarah perkembangan fiqh dikenal juga dengan periode taqlid secara membabi buta.

7.   Periode pengkodifikasian fiqh. Periode ini di mulai sejak munculnya Majalah al-Ahkam al-Adliyyah sampai sekarang. Upaya pengkodifikasian fiqh pada masa ini semakin berkembang luas, sehingga berbagai negara Islam memiliki kodifikasi hukum tertentu dan dalam mazhab tertentu pula, misalnya dalam bidang pertanahan, perdagangan dan hukum keluarga. Kontak yang semakin intensif antara negara muslim dan Barat mengakibatkan pengaruh hukum Barat sedikit demi sedikit masuk ke dalam hukum yang berlaku di negara muslim. Disamping itu, bermunculan pula ulama fiqh yang menghendaki terlepasnya pemikiran ulama fiqh dari keterikatan mazhab tertentu dan mencanangkan gerakan ijtihad digairahkan kembali.

8. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di zaman modern, ulama fiqh mempunyai kecenderungan kuat untuk melihat berbagai pendapat dari berbagai mazhab fiqh sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Dengan demikian, ketegangan antar pengikut mazhab mulai mereda, khususnya setelah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah mencanangkan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Suara vokal Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah ini kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 H./1703 M.-1201 H./1787 M.; pendiri aliran Wahabi di Semenanjung Arabia) dan Muhammad bin Ali asy-Syaukani. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah, bermazhab merupakan perbuatan bid'ah yang harus dihindari, dan tidak satu orang pun dari imam yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi 'i dan Imam Ahmad bin Hanbali membolehkannya). Sejak saat itu, kajian fiqh tidak lagi terikat pada salah satu mazhab, tetapi telah mengambil bentuk kajian komparatif dari berbagai mazhab, yang dikenal dengan istilah fiqh muqaran.

 

j.  Metodologi Ijtihad

Dilihat dari pelaksanaannya, ijtihad dibagi kepada dua macam, yaitu ijtihad fardhi dan ijtihad jama’i. Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid secara pribadi. Sedangkan ijtihad jamai’ adalah ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid secara berkelompok.

Metode yang umumnya digunakan dalam berijtihad yaitu :

•         Ijma' , Kebulatan pendapat atau kesepakatan semua ahli ijtihad ummat setelah wafatnya nabi pada suatu masa tentang suatu hukum. Seperti mendirikan Negara bagi masyarakat Islam dan mengangkat pemimpin bagi ummat, pembukuan Al Quran dsb.

Ijma terdiri atas ijma qauli (ucapan), dan ijma sukuti (diam). Ijma qauli maksudnya para ulama mujtahidin menetapkan pendapatnya baik dengan ucapan maupun dengan tulisan yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lain di masanya. Ijma sukuti adalah ketika para ulama mujtahidin berdiam diri; tidak mengeluarkan pendapatnya atas hasil ijtihad para ulama lain, diamnya itu bukan karena takut atau malu.

•         Qiyas , menetapkan suatu perbutan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan suatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash, didasarkan adanya persamaan diantara keduanya. Contoh hukum berKB era sekarang dengan sistem ‘azl pada zaman Nabi saw. Karena ada kesamaan ‚ilat hukum (sebab dan tujuan), KB era sekarang dan sistem ‚azl sama-sama cara berKB maka para ulama sepakat menetapkan bolehnya berKB. Contoh lainnya zakat padi. Nash yang sudah ada hanya menyebutkan gandum, bukannya padi. Karena ada kesamaan ‚ilat hukum (sebab dan tujuan), padi dan gandum sama-sama makanan pokok, maka para ulama sepakat menetapkan wajibnya zakat atas padi.

•         Istihsan, merupakan perluasan dari qiyas. Yang dimaksud dengan istihsan adalah 1) meninggalkan qiyas jalli (qiyas nyata) untuk menjalankan qiyas khafi (qiyas samar-samar) atau meninggalkan hukum kulli (hukum umum) untuk menjalankan hukum istisna’i (pengecualian), disebabkan ada dalil logika yang membenarkannya. 2) menetapkan suatu hukum yang berlainan dengan hasil qiyas karena pertimbangan kepentingan dan kemaslahatan umat untuk menghindarkan terjadinya kesulitan dan kezaliman. Contoh, Islam hanya membenarkan transaksi jual beli jika barangnya sudah nyata-nyata ada. Praktek salam, yakni jual beli dengan cara bayar duluan sementara barangnya belakangan dilarang oleh Islam. Tentu saja maksudnya agar tidak terjadi kecurangan. Tapi zaman berkembang dan sistem trnsaski bisnis bergerak lebih cepat. Seringkali produsen tidak sanggup menyediakan barang yang dibutuhkan pelanggan karena keterbatasan modal. Atas dasar kebutuhan dan kepercayaan, pelanggan akhirnya membayar duluan, sementara barang yang dipesannya baru diproduksi stelh pelanggan membayar (penuh atau sebagian) dari keseluruhan harga barang yang dipesannya. Pembayaran secara salam tersebut merupakan „kekecualian“ dari salam yang umum.

•         Maslahah Mursalah , menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiah atas dasar pertimbangan keguanaan dan kemanpaatan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, sekalipun tidak ada dalil-dalil secara eksplisit dari Al Quran dan Hadits. Contoh, mendirikan penjara. Hukum Islam menetapkan qishas bagi pembunuhan sengaja, hukum cambuk bagi pezina. Dalam perkembangan hukum terjadi ragam tindak pidana dan kriminal yang tidak tercakup secara tegas dalam syara’. Kemudian muncul „penjara“. Syara tidak memerintahkan ataupun melarang pembuatan penjara. Tetapi karena fungsinya sangat baik bagi kemananan dan ketertiban masyarakat, maka keberadaan penjara dapat dipandang bermaslahat.

•         ‘Urf atau Adat Kebiasaan

‘Urf merupakan adat kebiasaan baik berupa perkataan atau perbuatan yang baik, yang karenanya dapat dibenarkan oleh syara’. Contohnya belanja di supermarket tanpa adanya ijab qabul secara lisan dengan lafal yang jelas, karena ketika pelanggan memilih barang dan membayarnya di kasir sebenarnya sudah terjadi ijab qabul. Hukum kebiasaanlah (‘urf) yang menetapkan sahnya jual beli demikian.

 

Ketika menetapkan adat kebiasaan sebagai dasar penetapan hukum secara Islami, maka adat tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

  1.  
    1. Berlaku secara umum di masyarakat atau kelompok tertentu
    2. Adat itu sudah ada pada saat terjadinya suatu perkara hukum
    3. Tidak bertentangan dengan dalil syara’ dan prinsip hukum Islam

 

Sun, 11 Oct 2009 @17:16


1 Komentar
image

Thu, 19 Nov 2009 @08:39

Yuli dwi lestari

Asalamualaikum .
Apa persamaan ijtihad,qias,mujtahid,tarjih.


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 6+1+9

Copyright © 2014 Yudaningsih · All Rights Reserved